Call Center : 024-8448608
Fax : 024-8448610
SMS Pengaduan : 081326026000

Aturan Iklan Politik di Pilkada 2018

Diposting pada 25 September 2017 oleh Administrator

Begini Aturan Penyiaran dan Iklan Politik di Pilkada 2018

 

SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018. Bersamaan dengan itu juga ada pilkada di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Muhammad Rofiuddin menyatakan dalam momentum politik itu lembaga penyiaran harus mentaati aturan dan etika dalam pemberitaan maupun penayangan iklan politik.

“Ada regulasi dan pedoman kode etik yang harus dipatuhi lembaga penyiaran,” kata Rofiuddin saat menjadi pembicara dalam workshop “Norma dan Etika Siaran serta Aturan Iklan Pilkada” yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Senin (25 September 2017).

Menurut Rofiuddin, regulasi dan etika dalam penyiaran dan iklan politik itu antara lain: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, Kode Etik Jurnalistik hingga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Rofiuddin menyatakan aturan iklan politik di pemilu/pilkada saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Dulu, kata dia, iklan politik seperti pasar bebas karena masing-masing pasangan calon dalam pilkada bebas memasang iklan di lembaga penyiaran.

Namun, saat ini pemasangan iklan dibatasi KPU. Dulu, yang membayar iklan adalah masing-masing pasangan calon sehingga pasangan calon yang memiliki uang banyak yang berpotensi banyak memasang iklan. Namun, aturan saat ini menyebut bahwa pemasangan iklan sudah difasilitasi Komisi Pemilihan Umum di daerah masing-masing.

“Pasangan calon tidak boleh sembarangan pasang iklan di media massa,” kata Rofiuddin. Pembatasan itu bertujuan agar tercipta keadilan karena masing-masing pasangan calon akan memiliki kesempatan yang sama di pemasangan iklan.

Rofiuddin menyatakan dalam pilkada 2018, KPU sudah mengatur pemasangan iklan, yaitu Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye pilkada. KPU yang akan memfasilitasi penayangan iklan para pasangan calon kepala daerah.

“Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang,” kata Rofiuddin.

KPU sudah menetapkan tahapan pilkada 2018, yaitu masa kampanye pada 15 Februari hingga 23 Juni 2018, masa tenang antara 24 hingga 26 Juni 2018 dan hari pemungutan suara 27 Juni 2018. “Berarti pemasangan iklan paslon dilakukan selama dua pekan sebelum 24 Juni 2018,” kata Rofiuddin.

Rofiuddin menambahkan jumlah penayangan iklan kampanye di televisiuntuk setiap pasangan calon, paling banyak kumulatif 10 spot. Durasinya paling lama 30 detik, untuk setiap stasiun televisi dan setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.

Sedangkan jumlah penayangan iklan kampanye di radio untuk setiap pasangan calon, paling banyak 10 spot,berdurasi paling lama 60 detik, untuksetiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.

“Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye. KPU wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal,” kata Rofiuddin.

Sesuai dengan PKPU tentang kampanye, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dimintamenyiarkan iklan kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik. Misalnya iklan layanan masyarakat mengenai sosialisasi pilgub atau pilkada. Agar publik mengetahui tahapan pelaksanaan pilgub/pilkada.

Terkait dengan pemberitaan dan penyiaran kampanye, Rofiuddin menyatakan lembaga penyiaran wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga penyiaran harus berimbang, netral dan tidak berpihak dalam penyiaran kampanye pilgub/pilkada.

“Sesuai dengan PKPU, selama masa tenang lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon,” kata alumnus Magister Ilmu Komunikasi Undip tersebut.

Rofiuddin menyatakan KPI juga sudah mengeluarkan surat edaran bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menayangkan siaran iklan politik di luar masa kampanye yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Iklan itu meliput iklan kampanye, hymne partai politik, mars partai politik serta lagu-lagu lainnya yang terkait dengan partai politik.

“Beberapa waktu lalu, KPI sudah mengeluarkan sanksi teguran kepada lembaga penyiaran yang menyiarkan iklan politik seorang calon kepala daerah. Lembaga penyiaran yang menyiarkan mars juga sudah diberi sanksi teguran,” kata Rofiuddin.

 

0 Komentar

Leave Comment

Name *

E-mail *

Website

Message