PALU- Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tak kunjung usai menjadi perbincangan dalam seminar utama Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-85 di Palu, Senin (2/4/2018). DPR RI yang saat ini membahas RUU tersebut didesak untuk segera merampungkan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Tanjung, S.Ip. menyatakan, perdebatan terkait RUU Penyiaran di DPR adalah masalah frekuensi.

Menurutnya, pembahasan RUU Penyiaran sudah selesai di tingkat Komisi I. Namun sudah setahun lebih mandeg di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Di DPR sudah tidak masalah lagi. Hanya di Baleg yang belum selesai,” katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Rudiantara menyatakan, pihaknya sudah siap jika diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Kami sudah siap dengan versi kami. Harus masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” katanya.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Assihiddiqie, S.H, UU Penyiaran No. 32/2002 memang sudah harus diganti dengan UU yang baru. Menurutnya, jika tidak ada kemajuan di Baleg, ia menyarankan agar Pemerintah mengambil alih. Sebab, lanjutnya, perubahan mendesak karena tuntutan perkembangan teknologi dan media yang pesat. Aturan mengenai hubungan media dengan bisnis juga sangat penting.

Jimly menyarankan, untuk jangka pendek tidak perlu berpikir tentang Perppu. Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan regulasi mengisi kekosongan.

“Untuk sementara mengatasi kesulitan-kesulitan administrasi pakai Keppres saja,” katanya.

Ia juga menyinggung pembahasan RUU Penyiaran. Menurutnya, memperbaiki UU penyiaran tidak cukup melihat UU No. 32/2002 saja. Tetapi juga regulasi lainnya yang terkait. Menurutnya, jika yang diperbaiki hanya satu saja di lapangan menjadi tidak harmonis. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here