Home Berita Forum Koordinasi di Semarang Tuntut RUU Penyiaran Segera Disahkan

Forum Koordinasi di Semarang Tuntut RUU Penyiaran Segera Disahkan

242
0
SHARE
Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Hotel Crowne Semarang, Kamis (8/3/2018). Forum ini melibatkan stakeholder penyiaran membahas migrasi televisi analog ke televisi digital.
Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Hotel Crowne Semarang, Kamis (8/3/2018). Forum ini melibatkan stakeholder penyiaran membahas migrasi televisi analog ke televisi digital.

SEMARANG- Desakan agar Revisi Undang-Undang (RUU) No 32/2002 tentang Penyiaran segera disahkan mengemuka di Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Hotel Crowne Semarang, Kamis (8/3/2018). Forum ini melibatkan stakeholder penyiaran membahas migrasi televisi analog ke televisi digital.

Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan, pihaknya ikut ambil bagian membahas masalah penyiaran karena Kementeriannya memiliki koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI. Menurutnya, UU penyiaran memang perlu revisi mengingat ada perkembangan teknologi yang belum terwadahi. Hanya saja revisi tidak kunjung rampung di DPR.

Wiranto mengatakan, perubahan dari analog ke digital memang mengandung risiko. Pihak-pihak yang saat ini berada di zona aman, menurutnya pasti tidak akan rela jika ada perubahan. Meski demikian, jika tak segera diselesaikan Indonesia akan tertinggal. Sementara gerakan analog switch off (matikan televisi analog) sudah muncul dengan deadline Juni 2015.

“Kalau terlambat boleh daripada tidak sama sekali. Yang penting forum ini ada hasilnya,” katanya.

Forum koordinasi menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Anggota Komisi 1 DPR RI Nurdin Tampubolon, Komisioner KPI Pusat Agung Suprio, Ketua KPID Jawa Tengah Budi Setyo Purnomo dan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Prof. Dr. Henri Subiakto. Bambang Harymurti dari Tempo didapuk sebagai moderator.

Budi Setyo Purnomo mengatakan, KPID Jawa Tengah selalu menginisasi percepatan digitalisasi agar segera diselesaikan. Budi juga mendesak agar RUU Penyiaran bisa segera selesai. “Jika pembahaan RUU rampung, permasalahan yang dihadapi KPID di daerah juga selesai,” katanya.

Budi yang juga ketua Forum KPID se-Indonesia mengatakan, KPID menemui banyak persoalan di lapangan selama RUU dalam pembahasan. Terutama pasca PP No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Saat ini Pemerintah Daerah tidak mengurusi KPID, sehingga KPID kesulitan dalam hal anggaran. “KPID mengalami kebingunan. Putusan hibah itu kami minta ada Surat Edaran Menteri. Sepanjang UU belum diganti KPID didanai daerah,” katanya.

Meski sudah ada surat edaran, masih muncul persoalan. Kepala daerah menerjemahkan surat itu secara berbeda-beda. “KPID ini butuh penguatan berkaitan dengan anggaran. Hampir mati karena tidak ada anggaran,” katanya.

Komisioner KPI Pusat Agung Suprio menyatakan televisi digital memberikan akses yang sama, sehingga kompetisi penyiaran menjadi fair. Ia menyebutkan, data televisi lokal dan lokal berjaringan ada sekitar 600. Sedangkan yang digital ada 80. Manurutnya, kondisi finansial masing-masing berbeda.

“Saya harap DPR agar segera mengesahkan RUU. Sudah hampir 10 tahun pembahasan. Kita tertinggal negara lain yang sudah migrasi,” katanya.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Prof. Dr. Henri Subiakto mengatakan, saat ini RUU Penyiaran telah lolos di Komisi 1 DPR RI. Namun berhenti di Badan Legislasi (Baleg). Henri mengatakan, Pemerintah menilai migrasi ke televisi digital adalah sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Untuk itu pemerintah akan menyiapkan Perppu.

Anggota Komisi 1 DPR RI, Nurdin Tampubolon mengatakan, Komisi 1 telah menyelesaikan pembahasan RUU Penyiaran pada 6 Februari 2017. Hingga saat ini sudah setahun lebih di Baleg. Menurut Nurdin, ada perusahaan yang tak rela analog swicth off. “Jadi bagaimanapun pemeritah ambil alih persoalan ini. Tak ada yang ribut, karena menyangkut kepentingan negara,” katanya.

Menurut Nurdin, jika pemerintah mengeluakan Perppu pasti akan tetap jalan. Dia mengatakan, Pemerintah harus melihat kepentingan lebih besar. Meski demikian, Nurdin optimistis Agustus 2018 mendatang RUU Penyiaran bisa disahkan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here