PALU- Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai penegak regulasi penyiaran harus diperkuat. Pernyataan itu disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Assihiddiqie, S.H. dalam seminar utama Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-85 di Convention Hall Hotel
Swissbell, Palu, Senin (2/4/2018).

Jimly menyebutkan, ada tiga pasar bebas yang saat ini mendunia. Pertama bisnis pasar bebas yang menurutnya memerlukan pengendali. Itu sebabnya dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kedua, lanjut Jimly, adalah politik. Dia mengatakan, semua jabatan mulai dari presiden hingga kepala desa dipilih langsung. Semua jabatan bisa diperebutkan. Untuk itu dibentuk pengendali berupa lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Yang ketiga adalah pasar bebas media. Menurut Jimly pasar bebas media juga perlu dikendalikan. Di situlah KPI berperan. “Kalau berpikir jangka panjang. Maka keberadaan KPPU, KPU, Bawaslu, dan KPI harus diperkuat,” katanya.

Jimly mengatakan, Undang-undang Penyiaran termasuk yang tidak diteken oleh Presiden. Padahal saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), UU tersebut sudah direview.

Jimly menyebut kelemahan UU Penyiaran karena pemerintah melibatkan KPI dalam menegakkan regulasi. Sementara menurutnya pihak industri tidak suka. Sehingga menurut nya ada upaya pelemahan.

Menurut Jimly, pembahasan RUU Penyiaran menghadapi banyak kepentingan. Dia mengakui persepsi publik sejauh ini masih dibentuk oleh televisi. Maka banyak politisi yang punya kepentingan dengan media itu.

“Saya dukung upaya memperkuat KPI. Pasar bebas media harus dikontrol,” katanya.

Seminar bertajuk “Menjaga Keutuhan NKRI melalui Dunia Penyiaran yang Sehat dan Berkualitas” itu menghadirkan sejumlah narasumber. Selain Jimly, turut hadir Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko, S.IP., Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara S.Stat. MBA) dan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Tanjung, S.Ip.

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis menyatakan, persoalan regulasi memang masih menjadi PR besar yang harus diselesaikan . Tak hanya itu, problem anggaran yang dialami oleh KPID juga menjadi catatan khusus dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kali ini.

“KPI pusat dengan Kominfo berjalan dengan baik. Tapi KPI Daerah masih ada masalah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko S.IP. menegaskan, posisi KPI dan KPID memang harus diperkuat. Tidak hanya kuat dari sisi lembaga, tetapi juga sehat.

“Saya sangat setuju itu. Saya berharap KPI dan KPID bisa membawa persatuan bangsa. Kalau dulu perjuangan fisik. Saat ini perjuangan nonfisik. KPI dan KPID adalah pahlawan masa depan untuk perjuangan bangsa,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here