Home Berita Ketentuan Siaran Lokal Harus Dipertegas

Ketentuan Siaran Lokal Harus Dipertegas

244
0
Peserta FGD Pengawasan Isi Siaran (8/10/2019)

JAKARTA – Dalam tata aturan penyiaran nasional, lembaga penyiaran terdiri dari lembaga penyiaran lokal dan/atau lembaga penyiaran berjaringan. Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4)  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi dasar penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di mana ketentuan mengenai pelaksanaannya disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Pemerintah. Selanjutnya kewajiban tentang siaran lokal bagi anggota jaringan ditetapkan pada Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta. Namun ketentuan lebih lanjut tentang konten siaran lokal belum diatur secara jelas.

Dalam Pasal 17 PP Nomor 50 Tahun 2005 hanya dijelaskan bahwa relai siaran tetap dapat dilaksanakan maksimal 90% dari seluruh siaran per hari. Pasal tersebut kemudian dimaknai bahwa siaran lokal wajib dilakukan minimal 10% dari seluruh siaran per hari. Di luar ketentuan persentase durasi tersebut, belum ada ketentuan lain menyangkut konten siaran.

Atas dasar tersebut KPID Provinsi Jawa Tengah mengusulkan agar disusun Peraturan KPI tentang Siaran Lokal dengan landasan kajian bersama KPI Pusat dengan KPI Daerah. Usulan tersebut disampaikan dalam forum Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Isi Siaran antara KPI Pusat, KPI Daerah, dan Lembaga Penyiaran, pada tanggal 7-8 Oktober 2019 di Kantor KPI Pusat, Jl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta. 

Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah, Dini Inayati, menyampaikan bahwa siaran lokal yang disiarkan anggota jaringan SSJ seharusnya menjadi warna utama, di samping merelai program siaran dari induk jaringan di Jakarta.  “Harapannya budaya, bahasa dan kearifan lokal lainnya, serta berita update daerah dapat terinformasikan kepada masyarakat. Sehingga tidak terjadi siaran yang bias Jakarta” tegasnya.

Pelaksanaan pasal Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang sudah ada dinilai perlu dilengkapi dengan peraturan yang lebih teknis.  Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang berlaku hanya sebatas mengatur persentase durasi siaran lokal dari seluruh jam siar anggota stasiun jaringan SSJ.  “Padahal untuk pelaksanaannya perlu ketentuan lebih rinci tentang definisi dan kategori siaran lokal, jam tayang, serta batasan rerun (siaran ulang) siaran lokal tersebut”, pungkas Dini.[qf]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here