SEMARANG – Lembaga penyiaran, memiliki nilai positif tapi juga dapat berdampak negatif. Mereka berfungsi memberikan informasi yang sehat dan benar, mendidik, memberikan hiburan, serta sebagai kontrol sosial. Di tengah membanjirnya arus informasi, diperlukan kesadaran dan filter untuk mendapatkan informasi yang benar dan sehat. Literasi media tentu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa peran serta masyarakat.

“Lembaga Penyiaran jumlahnya banyak dan belum terjangkau semua oleh pemantauan KPID, sehingga perlu keterlibatan masyarakat untuk turut mengawasi. Karena kepentingan bisnis, Lembaga Penyiaran berpotensi menyimpang melalui program siaran yang disajikan. Agar dapat berfungsi dan memberi kemanfaatan kepada masyarakat, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dibuat sebagai pengontrol program siaran,” kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Sonakha Yuda Laksono dalam Workshop Literasi Media dan Digitalisasi Informasi, di Ruang Sidang Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang ditujukan untuk membangun fungsi pengawasan dan menghasilkan agen penggerak literasi media ini diadakan oleh Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo. Menghadirkan narasumber Sonakha Yuda Laksono Komisioner KPID Jateng dan Amir Machmud NS dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah.

Sonakha menjelaskan, banyak larangan yang harus dipatuhi oleh radio, misalnya tidak boleh menyiarkan lagu-lagu berlirik saru atau merendahkan martabat manusia, hanya memutar lagu atau program tanpa penyiar, iklan pengobatan yang menjanjikan kesembuhan berlebihan dan memuat testimoni. Iklan obat vitalitas, alat bantu seks harus disiarkan di atas pukul 22.00. Jam siar iklan rokok disiarkan di atas pukul 21.30. Kata-kata penyiar yang saru, menggoda, kasar, menjelek-jelekkan orang pun termasuk pelanggaran. Juga radio yang tidak adil dan berpihak pada kelompok tertentu dalam menyiarkan kampanye.

Perlu diperhatikan pula siaran di televisi yang menampilkan adegan reka ulang secara detil dan peristiwa penegakan hukum atau musibah yang melibatkan anak. Kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun fisik juga dilarang penayangannya. Kekerasan verbal misalnya, kata-kata kasar, ejekan, hinaan, pelecehan. Sedangkan kekerasan fisik meliputi, perkelahian, penganiayaan, serta adegan berdarah-darah. Cara berbusana artis atau pengisi program pun harus sesuai dengan aturan kesopanan.

“Keterlibatan masyarakat maupun mahasiswa sebagai agen literasi media sangat dibutuhkan untuk melaporkan jika diduga terdapat pelanggaran. KPID, sesuai peraturan, akan memberikan teguran dan sanksi jika terdapat pelanggaran,” tutur Sonakha dalam kegiatan yang dihadiri mahasiswa, pengelola Pers Kampus UIN Walisongo, perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan perwakilan dosen.

Menurut Amir Machmud, di balik berkembangnya teknik jurnalistik, baik jurnalisme presisi, jurnalisme sastrawi, maupun jurnalisme warga, semua teknik harus tetap dalam bingkai etika jurnalistik. Media pers harus memiliki keberpihakan, yaitu berpihak pada hati nurani. Agar media memiliki tanggung jawab sosial menyajikan berita yang membangun masyarakat dan tidak menyebarkan berita yang dapat menimbulkan perpecahan sosial.

Bad news is a good news seharusnya tidak digunakan lagi, karena jurnalis harus lebih memberitakan prestasi dan hal-hal positif dibandingkan dengan berita-berita yang meresahkan publik,” ungkapnya.   (YyK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here