MAGELANG – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah mengadakan sosialisasi aturan pemberitaan dan penyiaran iklan kampanye Pemilu 2019. Komisioner KPID Jateng, Sonakha Yuda Laksono mengatakan, Lembaga Penyiaran harus mampu memberikan porsi pemberitaan dan kesempatan yang sama untuk peserta Pemilu 2019.

“Lembaga Penyiaran harus bisa berimbang dalam memberitakan ataupun menyiarkan iklan kampanye. Jangan sampai Lembaga Penyiaran hanya mendukung sesuai pilihan pemilik. Unsur keberimbangan dan tidak berpihak harus diutamakan,” kata Sonakha dalam kegiatan yang diadakan di ruang Amarta, Hotel Puri Asri Magelang, Jumat (14/09/2018).

Sonakha di kegiatan yang dihadiri Lembaga Penyiaran Eks Karisidenan Kedu itu menjelaskan tentang aturan-aturan dalam menyiarkan kampanye Pemilu 2019. Ia juga mengingatkan agar Lembaga Penyiaran berhati-hati dalam memuat iklan kampanye. Lembaga Penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat juga wajib memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu.

“Mulai 23 September 2018 sudah masuk masa kampanye. KPID berharap Lembaga Penyiaran mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam menyiarkan konten-konten Pemilu 2019. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) juga harus berhati-hati terkait iklan politik,” tuturnya.

Komisioner KPID Jateng, Dini Inayati dalam paparannya tentang standar program siaran terkait kampanye politik, menjelaskan bahwa program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu. Jugadilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan ataupun kelompoknya.

“Siaran jurnalistik harus akurat, adil, berimbang dan tidak berpihak. Lembaga Penyiaran diharapkan memberikan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua peserta Pemilu 2019,” ungkapnya.

Lembaga Penyiaran, dikatakan Dini, dalam tahun politik memiliki peluang strategis. Lembaga Penyiaran bisa turut mengenalkan peserta Pemilu, memberikan informasi dan referensi. Siaran iklan politik juga sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan saat masa kampanye. Untuk iklan politik, waktu penyiarannya dibatasi paling banyak 20 persen dari seluruh waktu siaran per hari.

“KPID berharap Lembaga Penyiaran mampu menyiarkan aktifitas-aktifitas kampanye. Sehingga masyarakat bisa mengenal betul peserta Pemilu. Lembaga Penyiaran jangan takut untuk menyiarkan kegiatan kampanye maupun iklan politik, selama sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.   (YyK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here