PURWODADI – Frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas milik publik, maka penggunaanya seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Media atau lembaga penyiaran yang dalam bersiaran menggunakan frekuwensi publik haruslah menjalankan fungsi pelayanan publik yang sehat, layak dan benar. Untuk itu, semua lembaga penyiaran wajib mengikuti regulasi dan etika penyiaran.

“Praktek kegiatan penyiaran perlu jangan hanya berorientasi untuk bisnis tapi juga perlu menyeimbangkan dengan orientasi sosial,” kata Setiawan Hendra Kelana SKom, Koordinator Bidang Pelayanan Perijinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, dalam acara Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, yang diadakan Dinas Kominfo Kabupaten Grobogan, Kamis (12 Juli 2018).

Setiawan hadir dalam acara itu sebagai narasumber. Kegiatan tersebut dihadiri banyak pihak, antara lain: Kelompok Masyarakat Pemantau Penyiaran, organisasi masyarakat, organisasi pemuda serta Himpaudi.

Setiawan menyatakan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai wakil publik di bidang penyiaran yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPID harus terus mendorong pemanfaatan frekuensi untuk kepentingan publik melalui regulasi.

Selain UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI kemudian menetapkan Standar Program Siaran (SPS) dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). Aturan dan regulasi itulah yang menjadi pegangan bagi KPID untuk mengatur isi siaran.

Setiawan menambahkan, Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.

Adapun SPS adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.

”SPS ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi,” jelasnya.

Dalam P3SPS itu memberikan batasan materi siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan. Misalnya pelarangan program siaran yang memuat adegan seksual, kekerasan, mistik, horor, dan supranatural.
Setiawan juga mengingatkan agar masyarakat lebih sadar dan berdaya untuk mengontrol dan mengawasi informasi yang disiarkan. Menurutnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. “Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang Undang penyiaran, dapat mengajukan keberatan terhadap program dan atau isi siaran yang merugikan,” katanya. (YyK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here