Home Berita Pengawasan KPID Temukan Radio Tak Berizin

Pengawasan KPID Temukan Radio Tak Berizin

105
0
SHARE

CILACAP – Sesuai peraturan, Lembaga Penyiaran diwajibkan untuk memiliki izin. Kenyataanya, masih ditemukan Lembaga Penyiaran yang belum memiliki izin. Temuan itu didapati saat Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Sonakha Yuda Laksono dan Dini Inayati melakukan pengawasan isi siaran ke sejumlah Lembaga Penyiaran di Cilacap dan sekitarnya, Selasa-Kamis (13-15/11/2018).

KPID memantau radio existing yang masa berlaku perizinannya sudah kadaluarsa, di daerah Majenang, Cilacap. Rata-rata perizinan mereka baru pada tahap Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip, tidak pernah mengajukan uji coba siaran sejak 2010-2011, namun tetap bersiaran secara rutin hingga sekarang.

“Radio-radio tersebut akan segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan diarahkan untuk mengurus perizinan sesuai prosedur. Khusus untuk radio swasta, pengajuan perizinan harus memperhatikan ketersediaan kanal dan peluang usaha di daerah setempat, sedangkan radio komunitas akan tetap mempertimbangkan jarak dengan radio komunitas terdekat,” kata Sonakha.

Radio-radio itu, dikatakan Dini Inayati, berada di perbatasan Jawa Tengah – Jawa Barat dan relatif jauh dari Ibukota Kabupaten Cilacap dan Banyumas di mana mayoritas radio existing berada.

“Penting juga untuk memelihara eksistensi mereka guna memberikan layanan kebutuhan informasi masyarakat sekitar, selama perizinan dan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku,” kata Dini.

Dalam kegiatan itu, KPID juga mengawasi siaran pemilu. Ditemukan ada dua radio swasta tak berizin yang menyiarkan iklan kampanye Caleg, yaitu Radio Gasebo di Majenang Cilacap, dan Radio Hiba di Gumelar, Banyumas.

Komisioner KPID mendatangi lokasi studio untuk memberikan pengarahan kepada pengelola agar iklan tersebut segera dihentikan. Bahkan disarankan agar aktivitas siaran dihentikan sepenuhnya karena tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran.

“Temuan-temuan pengawasan selanjutnya juga akan diteruskan kepada instansi terkait, yaitu KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu dan Balai Monitor spektrum frekuensi sebagai pengawas aktivitas penggunaan frekuensi siaran radio,” ungkap Dini. (YyK)