SEMARANG – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat Pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat Provinsi, selanjutnya disebutkan dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS), serta memberikan sanksi terhadap pelanggarannya.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Budi Setyo Purnomo mengatakan berdasarkan pemantauan isi siaran dan hasil kajian, KPID Jawa Tengah menemukan pelanggaran dalam Program “Pagi-pagi Pasti Happy” yang disiarkan oleh Trans TV pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 09.10 WIB. Dalam Program tersebut ditayangkan adegan pembicaraan tentang persoalan privasi seseorang, termasuk membicarakan aib/keburukan orang lain. Dalam episode tersebut juga ditayangkan identitas anak yang dilibatkan dalam persoalan konflik.

“KPID Provinsi Jawa Tengah memutuskan bahwa siaran tersebut melanggar Pasal 13 dan 14 Peraturan KPI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) bahwa program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik; serta Pasal 15 kewajiban memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja. Atas dasar tersebut, KPID Jawa Tengah memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis kepada PT Trans TV Semarang Makasar (Trans TV) Semarang, dan PT Trans TV Tegal Malang (Trans TV) Tegal,” ungkap Budi.

Dikatakan Komisioner KPID Jawa Tengah Bidang Isi Siaran, Sonakha Yuda Laksono, ditemukan juga pelanggaran dalam Program Sinetron “Fitri” yang disiarkan oleh ANTV pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 19.31 WIB. Dalam Program tersebut ditayangkan adegan kekerasan berupa menjatuhkan seseorang dari lantai dua secara paksa dan memperlihatkan adegan tubuh orang tersebut menghantam atap dan terjatuh di permukaan tanah.

“KPID Jawa Tengah memutuskan bahwa siaran tersebut melanggar Pasal 23 huruf c Peraturan KPI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) bahwa program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia. Atas dasar tersebut, KPID Jawa Tengah kemudian memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis kepada PT Cakrawala Andalas Televisi Semarang dan Palangka Raya (ANTV) Semarang, PT Cakrawala ANTV 2 (ANTV) Pati, dan PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) Banyumas,” kata Sonakha.

Pelanggaran juga ditemukan dalam Program “Ragam Perkara” yang disiarkan oleh TVONE pada tanggal 3 Juli 2019 pukul 10.56 WIB. Dalam Program tersebut ditayangkan berita tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan kakek korban. Dalam berita tersebut pelaku tidak disamarkan identitasnya.

“KPID Jawa Tengah memutuskan bahwa siaran tersebut melanggar Pasal 43 huruf f Peraturan KPI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) tentang kewajiban menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya. Atas dasar itulah KPID Jawa Tengah memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis kepada Pimpinan PT Lativi Mediakarya Semarang – Padang (TVONE) Semarang, PT Lativi Mediakarya 8 (TVONE) Pati, dan PT Lativi Mediakarya (TVONE) Banyumas,” papar Sonakha.

Selanjutnya, Lembaga Penyiaran yang diberikan sanksi administratif tersebut diminta untuk menaati ketentuan dalam Undang-undang dan Peraturan Penyiaran. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima surat tidak dilaksanakan perbaikan, maka akan dilakukan sanksi selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. #yk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here