PATI – Masyarakat harus lebih intensif dilibatkan dalam melakukan pengawasan terhadap konten-konten siaran radio dan televisi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan isi siaran maka diharapkan akan menghasilkan output siaran yang berkualitas bagi masyarakat.

Apalagi, ada kecenderungan isi siaran baik radio dan televisi mulai banyak dipermasalahkan masyarakat karena dinilai tidak mendidik atau keluar dari nilai-nilai  mengadopsi konten-konten yang banyak

Maka partisipasi pengawasan berbasis lembaga-lembaga publik di masayarakat sangat dibutuhkan. Banyak elemen dan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan bisa diajak untuk bersama-sama menghadirkan isi siaran yang baik, salah satunya dengan pengawasan swadaya masyarakat.

Demikian diungkapkan oleh Anas Syahirul, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng saat talkshow di Radio PAS FM di Kabupaten Pati, Jateng, Rabu (15/9/2021) sore. Dalam talkshow bertema “Partisipasi Publik dalam Pengawasan Isi Siaran dan Demokratisasi Informasi” itu juga menghadirkan Ayu Dwi Lestari, S.Kom, MM dari Bawaslu Pati dan dipandu oleh Asih Budiastuti, SH, CN, Komisioner KPID  Jateng.

“KPID Jateng sebagai lembaga independen negara yang memiliki tugas melakukan pengawasan isi siaran menyadari tidak bisa bergerak sendiri. Apalagi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang terbatas, maka keterlibatan masyarakat dalam pengawasan konten isi siaran menjadi sangat penting. Belum lagi kalau kita mengikuti perkembangan teknologi kekinian yang juga digunakan lembaga penyiaran untuk melakukan siaran atau tayangan. Maka memberikan peluang keberagaman konten,” ungkap Anas Syahirul.

Ditambahkan Anas, KPID mengajak masyarakat terutama lembaga-lembaga civil society untuk ikut tergerak memantau konten siaran. “Pasalnya, jika konten siaran bisa diawasi oleh masyarakat maka peluang untuk hadirnya isi siaran yang kurang berkualitas atau melanggar aturan akan bisa dihindari. Jika konten siaran bagus, maka yang diuntungkan juga adalah masyarakat. Ada banyak lembaga sosial di masyarakat yang bisa kita ajak, misalnya Dhrama Wanita, PKK, Karangtaruna dan ormas lainnya termasuk organisasi mahasiswa,” katanya.

Asih Budiastuti menambahkan, KPID akan mengkoordinir ormas atau lembaga di masyarakat yang bisa diajak untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap konten siaran. Selain itu, warga masyarakat juga bisa aktif melakukan pengawasan secara personal.

“Warga yang ingin melakukan pengawawan aatau aduan terkait isi siaran bisa menghubungi KPID baik secara lembaga maupun personal komisioner. Bisa lewat email : kpidjateng@yahoo.com , lalu bisa juga lewat medsos instagram dan twitter: @kpidjateng. Juga bisa menghubungi hotline 08113104040, atau datang langsung ke Kantor KPID di Jalan Trilomba Juang No 6 Semarang,” katanya.

Sementara itu, Ayu Dwi Lestari mengakui bahwa unsur kolaboratif dan kerjasama dengan melibatkan elemen masyarakat sangat dibutuhkan di era sekarang. Termasuk dalam pengawasan konten isi siaran. “Kami di lembaga pengawasan dalam kegiatan politik juga melibatkan partisipasi masyarakat. Apalagi ada kemudahan sarana teknologi yang makin memudahkan keterlibatan masyarakat,” katanya.

Ditambahkannya, KPID harus berkolaborasi dengan masyarakat dalam membangun tradisi pengawasan yang baik dan kontributif agar isi siaran dan lembaga penyiaran lebih sehat dan kontributif bagi masyarakat. “Bawaslu juga siap bekerja sama apalagi kami juga kader-kader pengawasan hingga di daerah-daerah” katanya. (*)