Tidak mudah memahami jiwa atau arah sebuah Undang-undang. Mengapa hal itu terjadi ? sebab kerap kali sebuah Undang-Undang tidak jelas menegaskan sikapnya terhadap sebuah permasalahan. Salah satunya adalah UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang yang mengatur tentang Penyiaran ini terkesan tidak dengan tegas menyatakan sikapnya terhadap pola penyiaran yang dianutnya.Apakah UU ini hanya mengakui pola penyiaran berjaringan ataukah dapat menerima pola penyiaran nasional seperti yang dilakukan sejumlah televisi swasta raksasa saat ini ???

Setelah saya cermati, ternyata UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sesungguhnya hanya mengadop pola penyiaran berjaringan dan lokal. Hanya saja mungkin (:saya mengunakan kata mungkin karena saya tidak mengetahui pasti apa yang terjadi pada saat UU tersebut disusun dan kondisi “kejiwaan” pada saat UU tersebut dibuat) pada saat UU tersebut  penegasan terhadap pemberlakuan pola berjaringan itu sengaja dikaburkan agar tidak mengundang perlawanan yang keras dari industri televisi nasional khususnya.

Pengaburan penegasan terhadap pemberlakuan pola penyiaran berjaringan dan lokal terjadi pada pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.” Seolah-olah kata penyiaran nasional mengiring kita pada pemahaman bahwa UU ini juga mengakui pola penyiaran nasional yang sekarang dilakukan industri raksasa televisi nasional.

Padahal sebenarnya UU Penyiaran ini hanya mengakui pola berjaringan dan stasiun lokal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3) bahwa “dalam sistem penyiaran nasional terdaspat lembaga penyiaran dan pola berjaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.”

Lantas bagaimana dengan kondisi saat ini ? Jelas keberadaan televisi-televisi nasional harus segera menyesuaikan dengan pengaturan sistem penyiaran nasional yang dilakukan dengan pola penyiaran berjaringan dan lokal. Bagaimana solusinya terhadap sejumlah industri media yang telah melakukan pola penyiaran nasional ? tentu saja mereka dapat melakukan afiliasi atau kerja sama dengan sejumlah televisi lokal yang ada di daerah atau dengan membentuk stasiun-stasiun lokal di sejumlah daerah yang menjadi coverage areanya. Ke depan tentunya bahasa drafting sebuah undang-undang hendaknya tidak mengundang multi tafsir seperti yang terjadi dalam sejumlah undang-undang sebelumnya. Terlebih terhadap sejumlah substansi yang sangat penting, pemilihan bahasa hendaknya langsung menyatakan secara tegas terhadap pengaturan yang menjadi kebijakan utama dari UU tersebut.