SEMARANG – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Fajar S.A.K Arif berkunjung ke Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Rabu siang (31 Januari 2018). Kunjungan itu terkait rencana kerjasama antara penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu dengan KPID Jawa Tengah.

Fajar S.A.K Arif menyatakan kerjasama dengan KPID sangat diperlukan karena lembaga ini yang mengawasi isi siaran di lembaga penyiaran. Salah satu alat penyebaaran informasi dan iklan adalah lembaga penyiaran. “Kita harus awasi secara bersama-sama agar tidak melanggar aturan,” kata Fajar. Fajar datang ke kantor KPID Jawa Tengah didampingi stafnya, Rofiq.

Seperti diketahui, tahapan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serentak 2018 sudah dimulai, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Tengah dan pilkada di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pada pertengahan Pebruari mendatang sudah mulai masa kampanye pilkada. Adapun pencoblosannya digelar pada 27 Juni 2018. Ranah Bawaslu yang mengawasi pasangan calon. Sedangkan KPID ranahnya mengawasi siaran lembaga penyiaran.

Ketua KPID Jawa Tengah Budi Setyo Purnomo menyatakan lembaganya siap untuk terus mengawasi lembaga penyiaran. “KPID meminta agar lembaga penyiaran taat pada aturan, baik Undang-undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran maupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS),” kata Budi.

Selain itu, mereka juga harus mematuhi kode etik jurnalistik dalam pemberitaan pilkada. Lembaga penyiaran harus netral, independen, tidak berpihak, obyektif dalam pemberitaan pilkada.

Budi menyatakan lembaga penyiaran dilarang menerima iklan dari pasangan calon. Iklan pasangan calon yang disiarkan lembaga penyiaran hanya yang difasilitasi KPUD. Pasangan calon tidak boleh memasang iklan di lembaga penyiaran.