SEMARANG – Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, juga memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada peserta Pemilu, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu.

Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengajak semua pihak, khususnya politikus yang berjuang di provinsi setempat untuk berkampanye dengan gembira dan kreatif guna menekan indeks kerawanan pemilu.

Hal tersebut disampaikannya dalam “Launching Pengawasan Pemilu 2019 Bersih dan Bermartabat” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jateng di Patra Convention Hotel Semarang, Senin (1/10/2018).

“Berkaca pada penyelenggaraan Pilkada beberapa bulan lalu yang terdapat beberapa kasus politik uang, penggunaan isu SARA dan beberapa pelanggaran kampanye lainnya, hal itu merupakan langkah pragmatis politikus karena takut kalah,” katanya.

Ketua KPID Jateng, Budi Setyo Purnomo, mengajak Lembaga Penyiaran untuk ikut berkontribusi melakukan pendidikan politik melalui produk-produk jurnalistik yang berimbang dan adil, agar masyarakat mendapatkan informasi yang memadai tentang kepemiluan dan konstestan pemilu.

“Dengan demikian diharapkan masyarakat mendapatkan referensi yang memadai dalam menggunakan hak suaranya. Dalam pengawasannya ke depan, Bawaslu dan KPID akan memanfaatkan jajaran pengawas pemilu sampai tingkat desa maupun kelompok pemantau di Kabupaten atau Kota,” ungkapnya.

Gugus Tugas tersebut bertugas untuk melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran, dan mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, serta mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Kegiatan Gugus Tugas meliputi, menyusun petunjuk teknis (Standart Operational Prosedure) tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu Tahun 2019 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional. Mengawal proses penegakan hukum, penyusunan dan pemberian rekomendasi atas tindak lanjut hasil pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye kepada masing-masing Lembaga. Juga melakukan supervisi, pembinaan, serta evaluasi.(Yyk)