SALATIGA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah menggelar Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) bersama duapuluh (20) Lembaga Penyiaran (LP), Senin-Selasa (3-4/01) di Hotel Le Beringin Salatiga. EDP ini merupakan bagian dari proses yang harus dilalui untuk pengajuan permohonan baru dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah, Budi Setyo Purnomo mengingatkan agar lembaga penyiaran selalu mengikuti perkembangan teknologi. “Kita tidak lepas dari konvergensi media, jadi tidak bisa hidup dengan pola-pola lama. Juga harus bersinergi dengan lembaga-lembaga lain,” katanya.

Wakil Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah, Asep Cuwantoro mengatakan agar lembaga penyiaran selalu mengedepankan kearifan lokal. Keberlangsungan radio juga harus tetap dipertahankan di tengah tuntutan kemajuan teknologi.

“Perlu digenjot lagi untuk melakukan inovasi, agar tetap eksis. Konvergensi media harus dijalankan, melalui media sosial yang ada sekarang ini. Program – program yang ada sudah bagus, tetapi tetap harus dievaluasi,” ungkapnya.

Senada, Komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah Bidang Perizinan, Setiawan Hendra Kelana juga berpesan agar radio harus menjaga eksistensinya dengan cara-cara yang benar. “Saya titip pesan, bahwa saat ini mengelola radio itu berat dan mencari iklan itu susah. Tapi tolong idealisme radio tetap harus dipertahankan, jangan sampai kemudian idealisme tiba-tiba menerima iklan yang asal-asalan. Saat ini saya masih mendengarkan testimoni, jadi jangan diputar,” pesannya.

Menyoroti soal regulasi, Komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah Bidang Kelembagaan, Edi Pranoto memberikan catatan agar LP memahami bahwa IPP tidak boleh dipindah tangankan dan pentingnya berkas permohonan yang diajukan. Data harus sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Adalah riil jangan sampai sekadar memenuhi persyaratan sehingga tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

“Kepemilikan saham saling berhubungan, jadi harap mengisikan data terkait kepemilikan silang dalam kelengkapan data. Kita sedang mengkaji berpindahtanganan lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Bahkan saat ini KPID Provinsi Jawa Tengah merekomendasi pencabutan 7 LP, karena tidak mengelola lembaga penyiaran dengan professional dengan tidak bersiaran selama 3 bulan berturut-turut. Jika tidak bersiaran, wajib hukumnya untuk memberitahukan kepada KPI. Sesuai regulasi, LP juga diwajibkan menyimpan arsip siaran selama 1 tahun,” tegasnya.

Sedangkan Komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah Bidang Kelembagaan, Isdiyanto melihat bahwa semua pemohon sudah memprogramkan siaran berita. Tapi lantas LP tidak boleh dengan mudahnya mengambil berita dari media cetak dan media online. Menurutnya hal tersebut termasuk plagiasi dalam dunia jurnalistik.

“Siapa yang bertanggung jawab jika mengambil berita dari medsos dan ternyata isi berita itu salah. Program berita sebaiknya diproduksi sendiri oleh lembaga penyiaran. Profesionalisme pembuataan berita harus memperhatikan kualitas dan kuantitas. Jurnalis lembaga penyiaran harus lulus uji kompetensi wartawan dan memiliki sertifikat kompetensi wartawan. Jangan sampai LP memiliki program berita, tetapi tidak ada tim produksi berita. Saya berharap LP memiliki jurnalis yang mumpuni,” tandasnya.

Menilik alokasi prosentase iklan, Isdiyanto mengatakan saat ini belum sesuai dengan UU Penyiaran. Maksimal iklan untuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah 20% dan didalamnya harus ada Iklan Layanan Masyarakat (ILM). “Jika presentase iklan dimaksimalkan maka kesejahteraan akan meningkat termasuk isi siarannya. Jika bisnisnya sehat maka programnya juga sehat. Diversity of content wajib dijalankan untuk LPS,” tuturnya.

Komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah Bidang Isi Siaran, Sonakha Yuda Laksono mengajak LP untuk selalu meningkatkan kualitas program siarannya. Sedangkan radio yang memiliki grup, banyak dijumpai berkas permohonan dan paparan yang disampaikan adalah seragam. Kenapa tidak dilatih untuk menyusun berkas perizinan dan memberi keleluasaan untuk masing-masing LP yang tergabung dalam grup. Pihaknya juga mengingatkan untuk memiliki arsip siaran. “LP wajib memiliki arsip siaran dan tingkatkan terus kualitas program siarannya,” pesannya.

Keduapuluh lembaga penyiaran tersebut, adalah PT Radio Ungaran Pola Pariwara (POP FM), PT Radio Swara Cendekia Perkasa (Insani FM), LPK Radio Bethany FM (Bethany FM), PT Radio Swara Kendal Citra (Citra FM), PT Radio Jaya Pemuda Indonesia (JPI FM), PT Radio Sasana Adhi Swara (SAS FM), PT Radio Swara Kenanga Citra Indah (Radio Swara Kenanga FM), PT Swarna Kumala (POP FM), PT Radio Wijaya Adikusuma (Wijaya FM), PT Radio Mulia Arifta Swaragraha (MAS FM), PT Radio Bahurekso Sakti (BOS FM), Perkumpulan Penyiaran Komunitas Gema MTA (MTA FM), PT Radio Suara Kusuma (SK FM), PT Radio Gema Persada Insani (Persada FM), PT Radio Kesehatan 99 (Best FM), PT Radio Swara Sadewa Mukti Sejati (POP FM), PT Radio Citra Angkasa Ihsaniyah (RCA FM), PT Radio Realita Media Suara Purwokerto (Suara Purwokerto), PT Radio Mentari FM (Mentari FM), PT Radio Dian Nusawantoro. (YK)