Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah M Rofiuddin, M.I.Kom. dan Dini Inayati, ST. menyambangi sejumlah radio di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Kunjungan dalam rangka pengawasan isi siaran itu berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis, 14-15 Maret 2018.

KARANGANYAR- Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah M Rofiuddin, M.I.Kom. dan Dini Inayati, ST. menyambangi sejumlah radio di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Kunjungan dalam rangka pengawasan isi siaran itu berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis, 14-15 Maret 2018. Di Sukoharjo Komisioner KPID menyambangi radia Slenk FM, SAS FM, Pas FM. Sedangkan di Karanganyar menyambangi Solopos FM, Voice of Hijra (H Radio), dan LPPL Swiba FM.

Rofiuddin menyampaikan, dalam kegiatan pengawasan itu, KPID mengecek kesesuaian dokumen perizinan siaran dengan kondisi faktual di lapangan. KPID juga mengecek isi siaran, iklan, penyiar dan aktivitas radio yang dikunjungi.

“Kebetulan dari pengawasan ini radio yang dikunjungi ada aktivitas siarannya,” kata Rofi.

Di studio Radio Slenk FM, Komisioner KPID ditemui pemilik radio, Warseno Slenk. Warseno yang juga seorang dalang itu menyatakan, radio yang dikelolanya berkomitmen untuk melestarikan budaya Jawa. Sementara di Studio Solopos FM diterima oleh bagian redaksi, Aprilia. Menurut Aprilia, Solopos FM berkomitmen untuk menjadi radio yang menyebarkan informasi penting bagi publik.

Komisioner KPID Jawa Tengah Dini Inayati, ST. berpesan kepada radio agar selalu menyuarakan informasi yang menyehatkan bagi masyarakat pendengar. Menurutnya, radio berfungsi memberikan informasi, pendidikan dan sebagai kontrol sosial.

“Agar pendengar bisa menerima informasi yang baik dan mencerahkan,” kata Dini.

Dini juga berpesan agar radio tak sembarangan menyiarkan iklan. KPID, kata dia, mempersilakan agar radio beriklan. Hanya saja jangan sampai melebihi batas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32/2002 tetang Penyiaran. Disebutkan, batas iklan niaga dari isi siaran adalah 20 persen.

“Iklan tidak boleh mengandung unsur kebohongan, menipu dan menyesatkan publik,” katanya.

Dini juga meminta agar radio membuat iklan layanan masyarakat (ILM). (*)