SEMARANG- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menklarifikasi aspek program siaran dua Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Rabu (7/2/2018). Keduanya yaitu Radio Top FM Sukoharjo dan Radio Purwodadi FM. Klarifikasi dilakukan dalam rangka penilaian Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS).

Wakil Ketua KPID Jawa Tengah, Asep Cuwantoro mengatakan, EUCS merupakan bagian tahapan terakhir yang harus dilalui lembaga penyiaran untuk memeroleh izin siaran. Hasilnya, kata dia, akan dibawa saat rapat pleno EUCS. Pleno EUCS merupakan rapat tahap akhir antara KPID, Kemenkominfo RI dan Balai Monitoring untuk persetujuan izin lembaga penyiaran.

Asep menegaskan bahwa izin siaran sangat penting. Dalam mengawal proses perizinan, pihaknya seringkali mendapat tuduhan KPID punya kepentingan lain. “Padahal kita ngotot untuk kepentingan publik. Kepentingan kami adalah kepentingan publik,” katanya saat membuka rapat klarifikasi di aula lantai 3 KPID Jawa Tengah, Jalan Tri Lomba Juang No 6 Semarang.

Dalam kesempatan itu, masing-masing pengelola LPPL mempresentasikan sejumlah program siaran kepada komisioner KPID. Pengelola juga memutar sejumlah rekaman program siaran sebagai klarifikasi.

Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian komisioner dalam rapat kali ini. Di antaranya masalah layanan iklan. Komisioner Bidang Kelembagaan Dini Inayati mengingatkan agar LPPL menghentikan layanan iklan komersial. Hal itu disampaikan karena ada radio yang memberikan layanan iklan berbayar.

“Iklan komersial dihentikan dulu sampai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) keluar,” katanya.

Soal program siaran, Dini mengakui Top FM Sukoharjo dan Purwodadi FM sudah teruji karena berpengalaman selama puluhan tahun. Meski demikian, Dini mengingatkan agar LPPL netral, independen dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Hal itu sebagaimana Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik yang menyebutkan bahwa LPPL adalah lembaga Penyiaran yg didirikan pemerintah daerah bersifat netral dan independen untuk kepentingan layanan masyarakat.

“Sehingga LPPL perlu memperhatikan betul apa kebutuhan publik yang harus dituangkan. Jadi tidak hanya memenuhi keinginan publik tapi melayani kebutuhan publik dalam bentuk program siaran,” katanya.

Selain persoalan tersebut, masalah dan komitmen LPPL juga menjadi catatan bagi Komisioner KPID. Asep Cuwantoro yang juga Koordinator Bidang Penataan Infrastruktur menganalisa, mutasi pejabat menjadi akar persoalan. Penanggungjawab LPPL biasanya Kepala Dinas Kominfo yang yang bisa menyambungkan dengan Bupati dan legislatif.

“Ada kemungkinan bergeser. Untuk itu komitmen LPPL harus terjaga,” katanya.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo, Suryanto mengatakan, ada sejumlah masukan dan saran dari Komisioner KPID yang menurutnya bagus untuk Top FM Sukoharjo. Pihaknya juga akan menghentikan layanan iklan berbayar sebagaimana arahan. “Sebelum IPP turun kami akan off untuk iklan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Grobogan Wiku Handoyo yang juga pengelola Purwodadi FM menyatakan kesediannya untuk menjaga komitmen LPPL. Tak hanya itu, pihaknya juga akan meningkatkan daya saing marketing.

“Dengan evaluasi ini, kami yakin akan lebih baik,” katanya.