SEMARANG – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah saat ini tengah melakukan pemantauan di lembaga penyiaran selama pelaksanaan masa kampanye yang telah berlangsung.

Ketua KPID Jawa Tengah, Budi Setyo Purnomo mengatakan ada beberapa lembaga penyiaran televisi dalam melakukan liputannya terlalu dominan sehingga perlu diingatkan. KPID mengkaji tidak hanya televisi tertentu tetapi seluruh televisi berjaringan dan lokal. Hasil sajian akan dibawa rapat pleno untuk diteruskan kepada KPI pusat agar ditindak lanjuti. Misalnya pasangan calon nomor 1 dan nomor 2, jumlahnya tidak berimbang. Sehingga, menjadi catatan bagi KPID.

“Pengawasan ini untuk seluruh lembaga penyiaran dan televisi berjaringan di Jawa Tengah. Bagi yang diketahui melanggar aturan tentang kampanye Pemilu 2019 dan tidak berimbang, KPID akan mengirimkan surat rekomendasi kepada KPI pusat untuk menindak lembaga penyiaran yang telah menyiarkan peserta pemilu secara tidak adil,” jelasnya saat konferensi pers Hasil Kajian dan Rekomendasi Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Kampanye Pemilu 2019 Jawa Tengah, di Kantor KPID Jateng, Semarang, Kamis (24/1/2019).

Selain ketidak berimbangan, KPID juga menyoroti keberadaan radio ilegal diduga digunakan untuk berkampanye. “Radio-radio gelap di provinsi ini jumlahnya cukup banyak dan susah terdeteksi. Keberadaan radio-radio gelap yang tidak berizin itu sering dimanfaatkan beberapa peserta pemilu untuk mengkampanyekan dirinya. Termasuk, kampanye terselubung partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden,” ungkap Budi SP.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan Balai Monitoring (Balmon) untuk bisa menertibkan radio-radio tidak berizin yang jumlahnya mencapai puluhan di setiap Kabupaten/Kota di Jateng.

Komisioner Bawaslu Jateng, Rofiudin menambahkan, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diatur mengenai penyiaran dan pemberitaan. Media atau lembaga penyiaran harus adil dan berimbang.

“Kami memang sudah mencatat ada media cetak yang melakukan pelanggaran, karena menampilkan iklan dari partai politik maupun calon anggota legislatif dengan menyajikan citra diri peserta pemilu itu. Untuk kampanye di media cetak, seharusnya baru boleh dilaksankaan pada 21 hari sebelum masa tenang, itupun iklan kampanye yang difasilitasi KPU. Kami sudah menyampaikan temuan itu kepada Dewan Pers, karena kaitannya terhadap media cetak,” kata Rofi. (YyK)