Semarang – Radio Kota Wali yang sudah berbadan hukum Lembaga Penyaiaran Publik Lokal (LPPL) akan segera memproses Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Komitmen mengurus izin siaran tersebut disampaikan oleh Kabag Humas Kabupaten Demak Endah Cahyarini saat berkonsultasi perizinan di kantor KPID Provinsi Jawa Tengah jalan Trilomba Juang No. 6 Semarang pada Rabu (31/1).

Menurut Endah, pihaknya mengakui bahwa selama ini proses perizinannya terkendala karena gedung yang digunakan belum memiliki IMB. Karena kendala tersebut maka membutuhkan waktu sampai gedung baru yang lengkap perizinannya tersedia. “Sekarang sudah ada gedung baru, dan kami siap untuk memproses izin” kata Endah.

Asep Cuwantoro, Wakil Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah, saat menerima tim Radio Kota Wali menyambut baik komitmen pengelola untuk segera memproses izin. Menurutnya, pada tahun 2013 Radio Kota Wali sudah mengurus izin sampai tahapan Izin Uji Coba. “Karena ada kendala persyaratan izin di lokal yang tidak dapat dipenuhi seperti IMB maka izin siarannya habis dan tidak dapat dilanjutkan” kata Asep

Asep berharap pengajuan Radio Kota Wali ke depan tidak ada hambatan dikarenakan belum siapnya sarana prasarana serta izin lokalnya. Sebab, menurut Asep, bisa saja frekuensi yang ada di Demak digunakan oleh RRI seperti yang terjadi di Ungaran dan Sukoharjo. “Kalau frekuensi yang ada tidak ada yang memiliki, maka bisa jadi dimanfaatkan oleh RRI” tegas Asep.

Target PAD
Apabila Radio Kota Wali sudah berizin, Asep berharap tidak dibebani dengan target PAD (Pendapatan Asli Daerah). “Radio itu targetnya jangan profit tapi benefit” kata Asep.

Legislatif maupun eksekutif di Kabupaten Demak, lanjut Asep, harus memahami bahwa ada kepentingan publik yang harus disuarakan melalui radio. Maka logikanya, radio publik harus dituntut untuk menyiarkan program acara yang semata-mata bermanfaat untuk masyarakat, dan jangan dituntut PAD.

“Kalau dinominalkan, siaran radio yang bermakna itu akan jauh lebih banyak ketimbang tuntutan PAD yang biasanya kisaran  lima puluh sampai seratus juta” pungkas Asep. (OCH/KPID)