Purwokerto-Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menggelar Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) di Grand Karlita Purwokerto Jl. S.Parman No. 296 Purwokerto, Kamis-Jum’at (7-8/6/2018).

Wakil Ketua KPID Jateng, Asep Cuwantoro mengatakan bahwa EDP merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui lembaga penyiaran yang mengajukan perizinan atau selaku pemohon untuk memperoleh perizinan penyiaran dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sejumlah 32 pemohon baru mengikuti seleksi untuk wilayah layanan Purwokerto dan sekitarnya..

“KPID akan memberikan masukan, kritik hingga evaluasi atas berkas yang disampaikan pemohon dalam bentuk program,” katanya.

Ia menambahkan, KPID sudah memiliki catatan-catatan terkait keseriusan dan performa masing-masing pemohon lewat verifikasi faktual yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam EDP ini diharapkan masing-masing lembaga penyiaran menampilkan program yang berkualitas sebagai nilai tambah.  Jika ada yang kurang pas, KPID akan meminta pemohon untuk segera memperbaikinya.

Asep meminta agar lembaga penyiaran terutama radio tidak hanya menonjolkan sisi hiburan semata, tetapi harus berfungsi sebagai wahana pendidikan, informasi, kontrol sosial hingga perekat sosial. Hal itu sesuai dengan fungsi lembaga penyiaran yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam kesempatan itu, Dini Inayati Komisioner bidang Kelembagaan meminta agar pemohon memprioritaskan konten-konten kearifan lokal, jika perlu kepemilikannya juga orang lokal. Disatu sisi Dini mengkritisi tentang strategi pendapatan yang dinilai belum terjabarkan dalam proposal.

“Strategi dan upaya untuk mencapai target pendapatan belum terjabarkan, sehingga tidak bisa terukur dan rasional,” lanjut Dini.

Sementara Muhammad Rofiuddin Komisioner Bidang Kelembagaan menyoroti keseriusan lembaga penyiaran dalam berkompetisi merebutkan izin mengingat peluang usaha tidak sebanding dengan peminat yang ada.

“Kami menganggap pemohon tidak serius jika tahapan penting seperti  ini saja pemohon tidak hadir dan diwakilkan. Ini merupakan  kompetisi apapun akan kami nilai,” terang Rofiuddin.