TEMANGGUNG- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah mendorong agar lembaga penyiaran aktif menyiarkan iklan layanan masyarakat (ILM) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Komisioner KPID Jawa Tengah Tazkiyyatul Muthmainnah mengatakan, hingga saat ini siaran ILM Pilkada di lembaga penyiaran masih minim. Hal itu menjadi temuannya saat pengawasan di Kabupaten Temanggung dan Magelang.

“Di Temanggung Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) belum membuat ILM Pilkada,” katanya, Jumat (16/3/2018).

Radio swasta di Temanggung juga belum ada ILM Pilkada. Baru sebatas memutar jingle Pilkada dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Iin, sebagai radio publik, LPPL mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat. Seharusnya, lanjutnya, LPPL bisa menjadi pionir bagi radio-radio lain.

Iin menjelaskan, lembaga penyiaran mempunyai kewajiban menyiarkan ILM minimal 10% dari iklan komersil. Menurutnya, lembaga penyiaran baik LPPL, swasta maupun komunitas harus ikut serta menyukseskan Pilkada 2018 melalui siaran ILM.

“Seperti sosialisasi waktu pelaksanaan Pilkada, ajakan untuk tidak golput, Pilkada bersih, stop money politic, stop black campaign dan lain-lain,” katanya.

Berbeda dengan Temanggung, LPPL di Magelang sudah membuat ILM Pilkada. Meski demikian masih ada radio swasta yang belum menyiarkan jingle Pilkada dari KPU.

Selain masalah ILM Pilkada, KPID Jawa Tengah juga menemukan lagu-lagu yang dilarang dan dibatasi masih ada di bank lagu beberapa radio swasta. Iin meminta agar lembaga penyiaran mematuhi aturan dan tidak memasukkan lagu-tersebut dalam bank lagu.

“Jika ada request dari pendengar, penyiar juga harus menjelaskan bahwa lagu-lagu tersebut tidak boleh diputar atau dibatasi jam pemutarannya. Sebab mengandung konten-konten yang konotatif, asosiatif maupun 4S (sara, saru, sadis dan serem). Baik di judul maupun lirik lagunya,” katanya.

Dalam pengawasan kali ini juga ada beberapa masukan lagu-lagu yang perlu dikaji. KPID Jawa Tengah mengapresiasi masyarakat yang memberikan informasi tersebut. Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran pasal 52 menjamin hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap isi siaran.

Tak hanya itu, Iin juga menemukan siaran iklan vitalitas di siang hari. Ia meminta agar iklan tersebut disiarkan pada jam-jam dewasa. (*)