SEMARANG – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah mengajak lembaga penyiaran menjadi media informasi Pemilu 2019 melalui siaran pemberitaan yang berimbang dan proposional. Hal itu, dikatakan Budi Setyo Purnomo, Ketua KPID Jawa Tengah, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi lembaga penyiaran.

“Lembaga penyiaran baik radio ataupun televisi diharapkan aktif melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2019, melalui siaran pemberitaan yang berimbang dan proposional, juga dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM),” kata Budi saat ditemui di kantor KPID Jawa Tengah, Senin (11/2/2019).

Menurutnya, sosialisasi melalui media penyiaran menjadi sangat penting karena hampir semua masyarakat memiliki televisi dan radio. Lembaga penyiaran harus mampu berperan secara optimal dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019. “KPID juga berencana melakukan dialog interaktif di beberapa lembaga penyiaran di setiap Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah dalam rangka untuk mensosialisasikan siaran pelaksanaan Pemilu,” tuturnya.

Upaya ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi pemilih, sehingga Pemilu yang aman, damai dan berkualitas dapat terwujud. “Sebagai pengguna frekuensi publik, lembaga penyiaran memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan mengedukasi publik mengenai pelaksanaan Pemilu, di sisi lain masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang Pemilu secara utuh dan proporsional. Semakin banyak masyarakat yang teredukasi melalui siaran Pemilu, baik itu pemberitaan berimbang dan ILM, maka akan meningkatan partisipasi pemilih dan mewujudkan demokrasi yang lebih baik,” ungkapnya.

Penayangan ILM juga merupakan sebuah kewajiban bagi lembaga penyiaran sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran  pasal 46 ayat (7). Pada ayat (9) disebutkan waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk lembaga penyiaran swasta paling sedikit 10 persen dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk lembaga penyiaran publik paling sedikit 30 persen dari siaran iklannya. (YyK)