TEGAL- Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana meminta lembaga penyiaran untuk berperan aktif menyosialisasikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Menurutnya, sosialisasi bisa melalui iklan layanan masyarakat (ILM). Tak hanya itu, lembaga penyiaran juga bisa memperkenalkan pasangan calon (paslon) yang dikemas dalam bentuk berita.

“Radio boleh memberitakan calon sebagai bentuk sosialisasi kegiatan paslon kepada masyarakat, tetapi harus netral dan berimbang. Jika di Kota Tegal ada 5 paslon, maka kelimanya diberitakan sama dalam waktu yang relatif sama juga,” kata Iwan dalam kunjungannya ke sejumlah radio di Kabupaten dan Kota Tegal, Senin-Selasa 12-13 Maret 2018 lalu.

Menurut Iwan, Kabupaten dan Kota Tegal memiliki paslon cukup banyak. Di kabupaten ada 3 paslon sedangkan di kota ada 5 paslon. Baginya, sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat terbatas. Belum bisa menjangkau ke semua lapisan. “Kelemahan inilah yang bisa ditutup oleh peran radio yang bisa menjangkau sampai lapisan tingkat bawah,” kata Iwan.

Saat kunjungan, Iwan mendengar keluhan dari sejumlah radio terkait iklan. Tidak seperti sebelumnya, momentum Pilkada merupakan panen raya bagi radio karena paslon boleh memasang iklan sendiri. Saat ini iklan difasilitasi oleh KPU. Pembagiannya juga tidak merata, karena ada radio yang tidak kebagian. Pengelola radio menghendaki adanya pemerataan iklan.

Menanggapi hal itu, Iwan akan mengkonfirmasi ke KPU setempat. KPID Jawa Tengah sudah memiliki daftar radio berizin yang dijadikan acuan KPUD untuk pembagian iklan. Iwan meminta kepada radio agar tidak menolak iklan dari KPU hanya karena harganya tidak sesuai harga iklan di radio tersebut.

“Iklan terkait Pilkada itu kan bagian dari sosialisasi paslon yang menyangkut kepentingan publik. Radio jangan menolak dengan alasan rate harga yang tidak sesuai,” katanya. (*)