SEMARANG– Lembaga Penyiaran diharapkan memiliki sensor internal terhadap materi iklan yang akan disiarkan. Termasuk memastikan izin produk yang akan diiklankan. Demikian disampaikan oleh Komisioner Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Tengah, M Rofiudin saat dialog di Radio Gajahmada Semarang, Rabu (25/4/2018).

Rofi menjelaskan, KPID Jawa Tengah merupakan badan publik yang salah satu tugasnya adalah mengawasi isi siaran, baik televisi mapun radio. Termasuk di dalamnya adalah siaran iklan.

“KPID hanya mengawasi setelah iklan tersebut tayang. Jika iklan tersebut melanggar, KPID akan memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran. Sebab lembaga penyiaran bertanggung jawab penuh terhadap apa yang disiarkannya,” katanya.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah menerbitkan berbagai aturan baik regulasi maupun etikanya untuk melindungi konsumen dari terpaan iklan-iklan yang membahayakan publik.

Rofi menyebutkan, Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran pasal 46 ayat (3) sudah mengatur tentang hal-hal yang dilarang dalam iklan niaga. Disebutkan, iklan niaga dilarang promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain.

Iklan niaga juga dilarang promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif. Juga promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama dan mengeksploitasi anak dibawah umur 18 tahun.

“Untuk iklan rokok dibatasi, artinya diperbolehkan beriklan tetapi dibatasi hanya diperbolehkan pada jam tayangan Dewasa, yaitu pukul 22.00 sampai 03.00,” kata Rofi.

Selain itu ada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang harus ditaati oleh lembaga penyiaran. P3SPS melarang iklan yang engandung adegan kekerasan. Iklan juga dilarang menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga sampai pada level ketersediaan produk.

Rofi menyontohkan iklan pengobatan yang sedang marak diputar lengkap dengan testimoni meyakinkan. Misalnya cukup satu tetes langsung sembuh. “Ini yang masyarakat harus cerdas dalam memilih dan memilah iklan, katanya.

Ia menegaskan, KPI dan KPID melarang adanya testimoni dalam iklan pengobatan. Termasuk di dalamnya orang-orang yang berprofesi sebagai publik figur, seperti dokter.

Rofi berpesan dengan keterbatasan personel untuk mengawasi lembaga penyiaran se-Jawa Tengah, diharapkan masyarakat berperan aktif mengawasi isi siaran. KPID sudah membuka kanal pengaduan dari berbagai media sehingga masyarakat dapat mengadu jika ada isi siaran yang tidak sesuai dengan aturan.(*)