JAKARTA – Bertujuan menumbuhkan perekonomian nasional, pemerintah melakukan efisiensi proses perizinan usaha dengan sistem OSS (Online Single Submission). Tidak terkecuali perizinan lembaga penyiaran.

Sistem tersebut memudahkan lembaga penyiaran mengajukan dan memperpanjang izin. Jika dokumen persyaratan administratif sudah lengkap, izin penyelenggaraan penyiaran semakin mudah didapat. Namun perlu dipahami bahwa perizinan lembaga penyiaran harus tetap melalui tahap evaluasi aspek program siaran karena kegiatan usaha lembaga penyiaran menyangkut konten siaran yang diterima khalayak luas.

Komisioner Bidang Perizinan KPI Pusat, Mohamad Reza, menegaskan hal tersebut dalam Audiensi Kelembagaan KPID Provinsi Jawa Tengah dengan KPI Pusat, Kamis (15/4).

“Perizinan sekarang prosesnya harus cepat. KPID tidak boleh telat melakukan evaluasi jika tidak ingin dilewatkan dalam proses perizinan lembaga penyiaran,” tegasnya.

Rapat Audiensi di Kantor KPI Pusat dipimpin oleh Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, dan dihadiri oleh Komisioner Bidang Kelembagaan Hardly Stefano dan Komisioner Bidang Perizinan, Mohamad Reza, serta seluruh Komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah.

Ditambahkan oleh Reza, jika KPID terlambat melakukan proses evaluasi, lembaga penyiaran bisa diperpanjang izinnya tanpa proses evaluasi aspek program siaran. “Ini kurang tepat kalau lembaga penyiaran semua diberikan izin tanpa ditinjau dulu konten siarannya”, jelasnya.

Evaluasi aspek program siaran menjadi langkah KPID dalam menjamin masyarakat memperoleh siaran yang layak sebagaimana diamanatkan Undang-undang Penyiaran. Muhammad Aulia selaku Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk menata penyiaran Jawa Tengah yang lebih baik. KPID Provinsi Jawa Tengah akan terus mengawal kebijakan-kebijakan penyiaran yang mengakomodasi kepentingan masyarakat Jawa Tengah.