Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi bersama Kementrian Komunikasi dan Informatika, yang dihadiri Kepala Subdit Layanan Televisi, Sukamto, dan Kepala Subdit Layanan Radio, Renny Silfianingrum, pada Kamis (15/4) secara daring.

Digelar dalam rangka menindaklanjuti berbagai masukan dari pengelola TV Lokal di Jawa Tengah, secara khusus membahas tentang proses digitalisasi yang saat ini masih dalam tahap simulcast.

Rapat dipimpin Wakil Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah, Achmad Junaidi. Disampaikan bahwa digitalisasi sejauh ini disambut baik oleh pelaku industri penyiaran maupun masyarakat Jawa Tengah secara umum. Namun persoalan yang masih mengganjal di antaranya terkait penetapan tarif sewa Mux.

Penyelenggara Multiplexing di Jawa Tengah saat ini menawarkan harga sewa pada kisaran harga 27 juta hingga 34 juta rupiah yang dianggap masih memberatkan bagi TV Lokal.

Menanggapi hal tersebut Sukamto menyampaikan bahwa penetapan tarif sewa dilakukan melalui penghitungan total cost yang cermat. Pertimbangan meliputi penyertaan modal, operasional, hingga pertimbangan kapasitas Mux. “Kita kalkulasi dengan seksama untuk menentukan tarif atas dan tarif bawah agar sesuai dengan kebutuhan. Jika tarif dirasa terlalu mahal bisa disampaikan penghitungannya untuk kita pertimbangkan”, jelasnya. Namun Sukamto mengungkapkan sikap optimisnya bahwa dengan digitalisasi justru akan tercipta efisiensi biaya.

Pembahasan spesifik menyenai tarif sewa Mux rencananya akan ditindaklanjuti dengan menghadirkan para pengelola TV Lokal di Jawa Tengah untuk dapat menyampaikan secara langsung saran dan masukan kepada Kemenkominfo.