PEKALONGAN – Tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah adalah untuk menjamin masyarakat mendapatkan siaran yang sehat dan bermanfaat bagi kemajuan kesejahteraan sosial. Salah satu implementasi yang dilakukan KPID adalah dengan melakukan pembinaan kepada Lembaga Penyiaran sebagai tindak lanjut pengawasan Lembaga Penyiaran. Demikian disampaikan Komisioner KPID Jawa Tengah,Dini Inayati dalam pembukaan kegiatan Pembinaan Lembaga Penyiaran, Se-Ekskaresidenan Pekalongan, di Ruang Muria Hotel Horison Pekalongan, Kamis (16/8/2018).

Menurut Dini, dukungan SDM yang professional sangat dibutuhkan untuk membangun siaran yang berkualitas. Pimpinan lembaga penyiaran diharapkan aktif menugaskan penyiarnya untuk ikut dalam berbagai pelatihan, salah satunya pelatihan SDM penyiar oleh KPID Jateng.

“Diharapkan lembaga penyiaran menyajikan siaran yang membangun watak dan karakter bangsa dengan siaran yang menyejukkan dan mempererat persatuan,” katanya, dalam kegiatan yang dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran di Wilayah Ekskaresidenan Pekalongan itu.

Komisioner KPID Jawa Tengah, Sonakha Yuda Laksono mengungkapkan, berdasar Evaluasi Hasil Pengawasan, diharapkan lagu difilter terlebih dahulu sebelum masuk list.

“Hasil pengawasan masih menunjukkan terdapat beberapa lagu yang diduga mengandung lirik saru. Perkembangan lagu justru tim kreatif radio yang dapat mengontrol,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, iklan testimoni sudah menurun drastis. Larangan testimoni iklan obat tradisional saat ini masih berlaku melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 Tahun 2010. Semua lembaga penyiaran wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan tersebut. Sedangkan iklan obat dewasa masih perlu dicermati lagi.

“Hasil pengawasan menemukan iklan produk kopi yang berkhasiat untuk meningkatkan vitalitas seksual. Iklan sejenis itu hanya dapat disiarkan pada jam dewasa, pukul 22.00-03.00 waktu setempat,” kata Sonakha.

Dini mengatakan, KPID juga akan mensosialisasikan regulasi siaran Pemilukada agar lembaga penyiaran dapat berkontribusi dalam menyukseskan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan.

Sementara dalam sesi tanya jawab, perwakilan dari CBS Tegal mempertanyakan bagaimana jika siaran memperkenalkan diri calon legislatif, tanpa ajakan dan disiarkan di luar masa kampanye.

Menanggapi hal tersebut, menurut Dini, ketentuan kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

“Jadi, di luar itu tidak termasuk kampanye. Harap berhati-hati dengan ketentuan citra diri, karena memperkenalkan diri dapat masuk dalam upaya pencitraan diri,” katanya.

Sonakha juga menegaskan, bahwa Lembaga Penyiaran Komunitas dipastikan dilarang untuk ikut menyiarkan kampanye komersial. Namun, kewajiban untuk menyiarkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tetap berlaku bagi mereka. Hal tersebut menanggapi pertanyaan dari perwakilan Star FM yang mempertanyakan tentang regulasi, apakah semua jenis lembaga penyiaran dapat menyiarkan kampanye, baik LPS, LPPL, maupun Komunitas.  (YyK)